Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur Bali Wayan Koster, dan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di ITDC The Golo Mori, Labuan Bajo.
SUARAHATIDEWATA.COM,LABUAN BAJO– Pemerintah Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) secara resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Regional di Gedung ITDC The Golo Mori, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Rabu (28/1/2026) malam. Kerja sama ini bertujuan meningkatkan sinergi antardaerah dalam lima sektor strategis guna mendorong percepatan pembangunan kawasan Indonesia Timur.
Penandatanganan PKS tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena, dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal. Dalam kegiatan ini, Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, turut hadir mendampingi Gubernur Bali sebagai bentuk dukungan legislatif terhadap penguatan kerja sama regional lintas provinsi.
Kerja sama regional Bali, NTB, dan NTT ini mencakup lima sektor strategis, yakni konektivitas transportasi, optimalisasi pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan energi terbarukan (super grid), penguatan perdagangan dan ekspor, serta integrasi perencanaan pembangunan antarprovinsi. Bali diposisikan sebagai hub internasional, khususnya dalam mendukung perdagangan dan ekspor produk unggulan dari NTB dan NTT.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dalam sambutannya menyatakan bahwa kerja sama ini menandai babak baru pembangunan kawasan Bali, NTB, dan NTT yang sebelumnya dikenal sebagai Sunda Kecil. Menurutnya, PKS tersebut bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan komitmen nyata untuk membangun kolaborasi konkret antardaerah.
“Hari ini lahir babak baru pembangunan Indonesia Timur melalui pembangunan kawasan Bali, NTB, dan NTT. Dokumen kerja sama ini bukan sekadar formalitas, tetapi akan kita jalankan dengan tekad yang sungguh-sungguh untuk meruntuhkan sekat-sekat isolasi dan membangun kerja sama yang nyata,” ujar Laka Lena.
Ia menjelaskan, sektor pertama yang menjadi fokus kerja sama adalah konektivitas transportasi. Selama ini, persoalan klasik yang dihadapi ketiga provinsi adalah logistik. Melalui PKS ini, ketiga provinsi berkomitmen membangun integrasi sistem transportasi laut dan udara yang lebih efektif dan efisien.
“Kita pastikan pergerakan orang, barang, dan jasa antarpulau menjadi lebih mudah dan terjangkau, sehingga mampu membuka isolasi wilayah di tiga provinsi ini,” tegasnya.
Sektor kedua adalah optimalisasi pariwisata dan ekonomi kreatif. Laka Lena menyebutkan bahwa Bali, NTB, dan NTT telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai kawasan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Kita ingin membangun branding bersama, sehingga wisatawan yang datang ke Bali, NTB, dan NTT menjadi bagian dari satu sistem pariwisata yang terintegrasi. Ini adalah pariwisata lintas provinsi,” jelasnya.
Sektor ketiga menyangkut pengembangan energi terbarukan melalui konsep super grid. Potensi energi terbarukan di NTB dan NTT, seperti surya, angin, air, dan panas bumi, akan diintegrasikan untuk memenuhi kebutuhan energi bersih di Bali.
“Melalui energi bersih, Bali dapat memperkuat posisinya sebagai destinasi pariwisata berbasis energi hijau yang berdaya saing global,” lanjut Laka Lena.
Sektor keempat adalah penguatan perdagangan dan ekspor dengan menempatkan Bali sebagai hub ekspor regional. Produk pertanian, kerajinan, serta berbagai potensi unggulan dari NTB dan NTT diharapkan dapat menembus pasar internasional melalui Bali yang telah memiliki jaringan global.
Sementara sektor kelima adalah integrasi perencanaan pembangunan. Melalui koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) masing-masing provinsi, ketiga daerah berkomitmen menyusun perencanaan pembangunan yang saling terhubung dan berkelanjutan.
“Kontribusi ekonomi Bali, NTB, dan NTT terhadap nasional yang saat ini berada di kisaran 2,8 persen akan kita tingkatkan melalui kekuatan dan potensi yang kita miliki bersama,” tandas Laka Lena.
Selain dihadiri oleh tiga gubernur, kegiatan penandatanganan PKS ini juga dihadiri Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda, serta sejumlah kepala daerah, wakil kepala daerah, dan pimpinan DPRD kabupaten/kota dari ketiga provinsi. Ketua DPRD NTT Emelia Julia Nomleni berhalangan hadir.
Penandatanganan PKS regional ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi percepatan pembangunan, penguatan ekonomi kawasan, serta terwujudnya kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah Bali, NTB, dan NTT.
