SUARAHATIDEWATA.COM,BALI- Pulau Bali kembali menjadi magnet besar bagi arus perpindahan penduduk. Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Provinsi Bali mencatat 300.258 orang melakukan perpindahan kependudukan ke Bali. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan kuatnya daya tarik Pulau Dewata di tengah berbagai tekanan sosial, ekonomi, dan budaya yang kini mulai terasa.

Dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil (PMD-Dukcapil) Provinsi Bali, Kota Denpasar menjadi daerah tujuan tertinggi dengan 74.296 pendatang, disusul wilayah Badung dan sekitarnya yang dikenal sebagai pusat industri pariwisata.

Kepala Dinas PMD-Dukcapil Bali, I Made Dwi Dewata, menjelaskan bahwa mobilisasi penduduk tersebut mencakup warga yang datang dan yang berpindah status kependudukan. Data ini dihitung sejak awal Januari hingga 23 Desember 2025.
“Ini menunjukkan Bali tetap menjadi daerah tujuan utama, baik untuk bekerja, berusaha, maupun menetap,” ujarnya.
Namun, di balik angka yang besar itu, muncul pertanyaan yang lebih dalam:
Apakah Bali masih nyaman dan aman untuk ditinggali, atau hanya menjadi tempat mencari nafkah?

Bali: Rumah atau Ladang Ekonomi?

Bali memang menawarkan pesona budaya, alam, dan peluang kerja di sektor pariwisata dan jasa. Namun jika dibandingkan dengan daerah lain, tingkat upah di Bali relatif lebih rendah, sementara biaya hidup terus meningkat. Lalu mengapa ratusan ribu orang tetap datang?

Banyak pendatang melihat Bali sebagai “pintu masuk ekonomi”,tempat di mana uang beredar cepat, peluang usaha terbuka luas, dan sektor informal bisa tumbuh tanpa terlalu banyak persyaratan. Dari pekerja hotel, pedagang kaki lima, pekerja konstruksi, hingga pelaku ekonomi digital, Bali memberi ruang bagi siapa saja yang berani mencoba.
Tetapi apakah ini sejalan dengan Tri Hita Karana—konsep keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam?

Ujian bagi Desa Adat dan Keharmonisan Sosial.

Masuknya penduduk dalam jumlah besar memberi tekanan serius pada desa adat, lingkungan, dan tatanan sosial. Kepadatan penduduk meningkat, persaingan kerja semakin ketat, dan konflik sosial mulai terasa di beberapa wilayah.
Desa adat yang selama ini menjadi benteng budaya Bali kini dihadapkan pada tantangan besar:
mampukah mereka menyerap pendatang tanpa kehilangan jati diri?
Jika tidak diatur dengan bijak, arus pendatang berpotensi menggeser keseimbangan sosial dan budaya, bahkan memicu gesekan antara warga lokal dan pendatang.

Untung bagi Pemerintah, Untungkah bagi Rakyat Bali?

Dari sisi pemerintah, lonjakan penduduk berarti bertambahnya potensi pajak, konsumsi, dan aktivitas ekonomi. Namun bagi masyarakat Bali, realitasnya lebih kompleks.
Harga tanah melonjak, sewa rumah melambung, dan ruang hidup makin sempit. Di sisi lain, warga lokal harus bersaing dengan pendatang yang bersedia bekerja dengan upah lebih rendah.
Pertanyaannya kini bukan lagi berapa banyak yang datang, melainkan sejauh mana Bali mampu bertahan sebagai rumah yang layak bagi masyarakatnya sendiri.

Bali sedang berada di persimpangan

antara menjadi pulau budaya yang harmonis atau berubah menjadi mesin ekonomi yang tak mengenal batas.
Apakah arus 300 ribu pendatang ini akan membawa kesejahteraan, atau justru menambah beban bagi Pulau Dewata?

Waktu yang akan menjawab.