BADUNG
Pemerintah Kabupaten Badung menegaskan komitmennya dalam menjaga kebersihan kawasan pesisir melalui kegiatan Apel Bersama dan korvei aksi bersih sampah laut di Pantai Kuta, Minggu (22/2/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2026 yang mengusung tema “Kolaborasi untuk Indonesia Asri”.
Persoalan sampah di Kabupaten Badung tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah kabupaten semata. Desa sebagai entitas pemerintahan terdepan dinilai memiliki legitimasi hukum yang kuat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Hal tersebut ditegaskan dalam kajian hukum yang disusun Ketua Badan Kehormatan DPRD Badung, Dr. I Putu Parwata, terkait posisi dan kewenangan desa dalam penanganan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan perundang-undangan lainnya.
Teguran yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto mengenai sampah di Pantai Bali, khususnya yang berada di Kabupaten Badung, hendaknya disikapi secara bijak. Apa disampaikan Presiden mengingatkan agar lebih tanggap, dan bukan berarti selama ini pemerintah daerah lalai dalam penanganan masalah sampah kiriman di pantai. Justru selama ini, Pemkab Badung melalui Perangkat Daerah terkait telah melakukan langkah-langkah kongkrit dalam penanganan sampah kiriman di pantai. Penegasan ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Badung I Made Ponda Wirawan saat ditemui di Kantor DPRD Badung, Rabu (4/2). Politisi PDI Perjuangan ini melihat, arahan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 tersebut, sebagai penyemangat. Karena faktanya, di lapangan Perangkat Daerah terkait seperti DLHK, PUPR berjibaku memerangi sampah kiriman yang selalu terdampar disaat musim angin barat. “Masyarakat sudah melihat, petugas kebersihan dari pemerintah selalu siap melakukan pembersihan. Tak hanya tenaga manusia, sejumlah alat berat juga telah kita kerahkan,”kata Ponda Wirawan.
Ribuan permohonan dana hibah untuk Pura di Kabupaten Badung terancam mandek. Penyebabnya bukan kekurangan anggaran, melainkan rumitnya administrasi yang membuat krama harus menunggu tanpa kepastian. Kondisi ini pun memantik kemarahan DPRD Badung. Ketua Komisi IV DPRD Badung, Nyoman Graha Wicaksana, secara terbuka “menyemprot” birokrasi dalam rapat kerja yang digelar Senin (26/1/2026). Ia mengungkapkan, ada permohonan hibah yang sudah diajukan sejak Maret 2025, namun hingga kini belum bisa diproses karena terkendala Tanda Daftar Rumah Ibadah (TDRI) dari Kementerian Agama (Kemenag). “Ini bukan satu dua orang. Ada sekitar 6.000 pemohon yang nasib bantuannya menggantung hanya karena persoalan administrasi. Padahal ini menyangkut kepentingan ibadah,” tegas Graha Wicaksana.
Prestasi gemilang kembali ditorehkan oleh Himpunan Seniman Pecatu (HSP) bersama Bali Talent Artist (BTA) di kancah internasional. Dalam ajang 28th Harbin International Snow Sculpture Competition yang berlangsung di Harbin, China, pada 6–9 Januari 2026, tim seniman asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, berhasil meraih Juara III, sekaligus mengharumkan nama Badung, Bali, dan Indonesia di panggung dunia. Atas capaian membanggakan tersebut, apresiasi tinggi datang dari Anggota DPRD Badung, I Made Tomy Martana Putra. Politisi asal Pecatu itu menyampaikan rasa bangga dan penghargaan atas kerja keras para seniman yang tergabung dalam HSP di bawah kepemimpinan I Nyoman Sungada.
