SUARAHATIDEWATA.COM,Bali-Pernyataan Gubernur Bali I Wayan Koster soal kondisi mess tempat menginap para kepala daerah saat mengikuti retret di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menuai beragam tanggapan dari publik, terutama masyarakat Bali. Koster yang menginap selama lima hari mengaku kondisi kamar sangat tidak layak.

“Kasur-kasur yang kami tempati banyak kutunya. Permukaan kasur keras, bikin badan pegal-pegal kalau tidak terbiasa,” ujar Koster usai mengikuti retret kepala daerah di IPDN, Kamis, 26 Juni 2025.

Ia juga menjelaskan bahwa mess tersebut dulunya dibangun oleh masing-masing pemerintah provinsi pada era 1990-an. Kini kondisinya menurutnya sudah sangat rusak. “Tempat tidur dan kasurnya betul-betul sudah tidak layak. Sudah harus segera direhabilitasi,” tegasnya.

Tak hanya soal tempat tidur, Koster juga menyoroti standar makanan dan minuman untuk para peserta IPDN yang menurutnya perlu ditingkatkan.

Namun pernyataan Koster tersebut justru memantik kritik pedas dari masyarakat Bali, yang menilai komentar sang gubernur menunjukkan ketidaksensitifan terhadap realitas kehidupan rakyat kecil.

“Kira-kira begitulah kondisi masyarakat miskin di Bali, Pak. Sudahkah Bapak dapat pencerahan setelah lima hari merasakannya?” tulis salah satu warga di media sosial.

Ada pula yang menyindir, “Itu Bapak sedang dites Tuhan, biar merasakan penderitaan rakyat yang tidur di lantai tanpa kasur. Bapak kan pelayan rakyat?”

Sindiran lainnya menyebut, “Rakyat yang memilih Bapak saja ada yang tak punya kasur. Bapak harusnya bersyukur, sudah jadi gubernur, semua ditanggung negara. Kalau mau nyaman, nginapnya di hotel saja.”

Tanggapan masyarakat ini memperlihatkan jurang persepsi antara pejabat dengan realitas masyarakat. Ketika rakyat kecil terbiasa dengan hidup serba kekurangan, keluhan dari pemimpin soal fasilitas yang menurut standar rakyat masih tergolong “mewah”, dianggap kurang empatik dan tidak mencerminkan semangat melayani.

Momen ini diharapkan bisa menjadi refleksi bagi para pejabat publik untuk lebih peka terhadap kondisi warganya, serta tidak hanya mengeluhkan fasilitas yang tidak sesuai standar, melainkan turut mendorong pemerataan kesejahteraan yang lebih nyata.