SUARAHATIDEWATA.COM,BADUNG- DPRD Kabupaten Badung menyoroti rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Oktober 2025 yang baru mencapai Rp5,76 triliun atau sekitar 61,91 persen dari target sebesar Rp9,30 triliun. Dengan sisa waktu kurang dari tiga bulan, capaian tersebut dinilai sulit menembus target hingga akhir tahun.
Anggota Komisi III DPRD Badung, I Nyoman Satria, menegaskan bahwa kondisi ini harus segera direspons oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan melakukan langkah efisiensi dan penyesuaian terhadap kondisi riil penerimaan daerah yang melambat.
“Semua ini apakah bisa tercapai? Kalau Rp1 triliun per bulan mungkin bisa. Tapi kalaupun tidak, kami sudah memberikan masukan kepada TAPD melalui Pak Sekda selaku Ketua TAPD agar seluruh perangkat daerah segera melakukan pengencangan ikat pinggang,” ujar Satria, Kamis (23/10/2025).
Menurut Satria, langkah koreksi dan penyesuaian perlu dilakukan agar tidak terjadi pemborosan anggaran. Selain itu, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026 juga diharapkan lebih realistis, menyesuaikan dengan capaian nyata di tahun berjalan.
“Belanja-belanja yang bisa dibawa ke tahun 2026 sebaiknya dialihkan. Kami sudah berdiskusi dengan Ketua DPRD, Ketua Komisi III, dan anggota lainnya agar RAPBD 2026 ini tidak semu dan benar-benar bisa tercapai. Kalau kita berkaca dari 2025, perlu dilakukan koreksi lagi,” katanya.
Politisi asal Mengwi ini menilai bahwa optimisme berlebihan dalam menetapkan target pendapatan sering kali menjadi masalah klasik yang berulang. Ia mencatat bahwa dalam tiga tahun terakhir, realisasi pendapatan Badung beberapa kali meleset dari target meski tren penerimaan dari sektor pariwisata sempat melonjak.
“Obsesi kita memang terlalu tinggi. Pendapatan naiknya signifikan, tapi lompat-lompat. Ini yang harus jadi pelajaran. Kalau realisasi sampai 30 September sekitar Rp5,8 triliun, mungkin realistisnya kita pasang Rp7,5 triliun saja di RAPBD 2026,” bebernya.
Lebih lanjut, Satria menekankan pentingnya penyusunan RAPBD yang seimbang antara potensi pendapatan dan kebutuhan belanja agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan. Menurutnya, banyak proyek dan kegiatan terhambat karena perencanaan pendapatan yang tidak sesuai dengan realitas penerimaan daerah.
“Kalau tidak seimbang, pendapatan tinggi tapi belanja tidak bisa dilakukan, perangkat daerah juga bingung. Sudah dilelang dan dikontrak, tapi pendapatannya tidak ada. Karena itu kami di Dewan memberi masukan, mari kita duduk bersama dan susun RAPBD yang realistis,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan fiskal daerah disusun dengan hati-hati mengingat kondisi ekonomi global yang masih tidak menentu serta ketergantungan Badung pada sektor pariwisata yang belum sepenuhnya pulih.
“Lebih baik kita membuat RAPBD yang realistis berdasarkan fakta di lapangan. Kalau kondisi seperti ini, lebih aman target PAD kita pasang di angka Rp7 sampai Rp8 triliun saja. Dengan begitu perangkat daerah bisa bekerja dengan tenang dan efektif,” tutupnya.
